TUNJANGAN GURU ; Pencairan Diulur, Bunga Bank Didapat…

TUNJANGAN GURU ; Pencairan Diulur, Bunga Bank Didapat…

 

Pembayaran tunjangan profesi guru yang mulai tahun lalu sudah diserahkan kepada pemerintah kota/kabupaten "kacau dalam pelaksanaannya". Uang tunjangan yang besarnya satu kali gaji pokok tersebut terlambat, tidak dibayar penuh, konon karena dana dari pusat kurang.

Persoalan kacaunya pembayaran uang tunjangan sertifikasi dan uang tambahan penghasilan itu mengemuka dalam diskusi para guru dari berbagai wilayah di Indonesia dengan Koalisi Pendidikan di Jakarta, Kamis (28/10/2010). Terlambatnya pencairan uang para guru itu, menurut Ketua Serikat Guru Serang, Banten, Turman, bisa jadi karena aparat pemerintah kota/kabupaten sengaja mengulur-ulur waktu pencairan untuk memperoleh bunga bank.

Keterlambatan pembayaran tunjangan yang menjadi hak guru itu semakin parah pada tahun ini ketika pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pembayaran kepada pemerintah kota/kabupaten.

Menurut Turman, guru-guru di Serang baru menerima tunjangan sertifikasi profesi guru pada September 2010. Besarannya pun hanya untuk lima bulan. ”Kami tidak mengerti bagaimana pembayaran ala pemerintah ini. Sudah terlambat, jumlahnya juga tidak sesuai dengan yang seharusnya kami terima,” ujar guru di salah satu SD negeri di Kabupaten Serang ini.

Wildan Chandra, Ketua Serikat Guru Tangerang, mengatakan, persoalan lain yang dihadapi guru adalah pemotongan uang tunjangan profesi. Berbagai alasan digunakan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau dinas pendidikan setempat untuk meminta uang sebagai tanda terima kasih, membiayai kegiatan dinas atau UPTD, ataupun potongan pajak.

”Besarnya bervariasi, ada yang Rp 50.000 hingga ratusan ribu. Guru selalu jadi korban,” kata Wildan.

Keluhan serupa disampaikan secara terpisah oleh guru-guru di Kota Bandung dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lody Paat, Koordinator Koalisi Pendidikan, mengatakan, masalah di seputar pembayaran tunjangan profesi guru itu bukan cuma kasus segelintir guru. Namun, fenomena keterlambatan pencairan tunjangan hingga pemotongan itu terjadi hampir merata di semua wilayah yang dilaporkan ke Koalisi Pendidikan dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

”Yang terjadi di lapangan saat ini sangat merugikan guru. Persoalan ini harus dibereskan pemerintah. Dan, guru jangan diam saja jika hak-hak mereka dikebiri,” ujar Lody. (ELN)

Suport by : kompas.com